Popular Posts

Berita Terbaru

Kamis, 22 Juli 2010

Target Blora Patragas Hulu Tak Rasional

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menilai target pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) dari PT Blora Patragas Hulu (BPH) masih sangat minim dan tidak rasional, bahkan mencurigakan.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Blora, Legyono, Rabu, di Blora, mengatakan awalnya PT BPH belum memberikan PAD ke pemkab dan baru memberikan pada tahun 2010 namun jumlahnya sangat kecil.

"Target pemasukannya masih sangat minim. Padahal PT BPH adalah perusahaan daerah yang mengelola dana bagi hasil (participating interest/PI)," kata Legyono didampingi rekannya, Susanto.

Ia mempertanyakan target pendapatan setahun yang hanya Rp36 juta. "Angka itu sangat tidak masuk akal. Kami perlu tahu penghitungannya," katanya.

Kondisi tersebut membuat Badan Anggaran DPRD pesimistis dengan hasil PI Blok Cepu yang dikelola PT BPH. Ia menilai pendapatan itu tidak sebanding dengan investasi dan pengeluaran yang sudah dilakukan selama ini.

Menurut dia Pemerintah Kabupaten Blora telah mengucurkan Rp170 miliar untuk penyertaan di Blok Cepu. "Kalau hasilnya hanya seperti itu, bagaimana nanti mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, padahal selama ini masyarakat diberi janji dan bayangan bahwa hasil PI nanti besar," kata Legyono yang juga anggota Komisi B bidang Ekonomi dan Keuangan.

Ia menyebutkan hasil Rp36 juta itu diperoleh dari kondisi produksi minyak di Blok Cepu yang mencapai 20 ribu barel per hari. "Lalu buat apa kita ngotot. Bandingkan saja dengan pengeluaran BPH selama setahun yang mencapai satu miliar rupiah," katanya.

Oleh karena itu, ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Blora dan PT BPH harus mempertanggungjawabkan penghitungan yang dilakukan hingga bisa muncul target Rp36 juta.

"Target PAD dari sektor sedot WC saja dalam setahun bisa mencapai Rp17 juta. Padahal hanya satu tangki yang beroperasi," katanya.

Direktur Utama PT BPH Christian Prasetya, mengatakan target yang dibuat berdasarkan kemungkinan terburuk dari produksi minyak di Blok Cepu yang dibuat pada November 2009 saat kondisi produksi belum stabil dan maksimal.

Bahkan, produksi sampai dengan Desember tahun lalu produksinya masih berkisar empat ribu barel per hari.

"Logis saja, jadi kami tidak berani menargetkan besar karena produksinya belum stabil," katanya.

Ia menjelaskan saat ini kondisi sudah stabil, dengan produksi kisaran 17-18 barel per hari sehingga pihak PT BPH akan merencanakan kenaikan pendapatan dari tahun sebelumnya.

"Dipastikan berkali lipat dibandingkan target awal. Kami masih menghitungnya," katanya.

Koordinator Lembaga Penelitian dan Aplikasi Wacana (LPAW) Blora, Kunarto Marjuki didampingi Ahmad Solikin dan pengurus lainnya, menyatakan, perlunya transparansi pengelolaan minyak dan gas sebagai pelaku industri ekstraktif, seperti perusahaan dengan masyarakat, pemerintah dengan masyarakat, dan pemerintah dengan perusahaan yang selama ini tidak transparan.

"Perusahaan harus transparan kepada pemerintah dan masyarakat, pemerintah juga harus transparan mengenai alur keuangan. Berapa dana bagi hasilnya, berapa bagi hasil (deviden) dari 'participating interest', dan untuk apa uang-uang tersebut dibelanjakan serta target pendapatan asli daerah harus masuk akal," katanya.

Ia mengatakan transparansi pendapatan dan penggunaan uang dari migas ini menjadi kunci paling penting dari alur distribusi dana migas. "Dengan demikian, masyarakat bisa melakukan kontrol atas apa yang dilakukan pemerintah," katanya.

SUMBER : ANTARA

0 comments:

Poskan Komentar

Berita Online

Portal Blora @2010. Diberdayakan oleh Blogger.
Copyright 2009 | Nurse | supported by XXX